• Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Tasikmalaya 20% Masyarakat Menikah Diusia Dini

    Posted by Unknown Senin, 12 Mei 2014 0 komentar
    Tasikmalaya, LM News
    Ledakan penduduk menjadi ancaman baru bagi Indonesia, bukan hanya pada kota-kota besar saja, namun di Kabupaten Tasikmalaya pun pertumbuhan penduduk meningkat secara signifikan.
    Jumlah penduduk didalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan rakyat. 
    Pertumbuhan penduduk dapat berdampak langsung terhadap pembangunan berupa tersedianya tenaga kerja yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi kuantitas penduduk tersebut juga memicu munculnya permasalahan-permasalahan yang juga berdampak terhadap pembangunan. Permasalahan-permasalahan tersebut termasuk tingkat Pengangguran dan kemiskinan.
    Menurut data dari BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya, Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya cukup meningkat secara signifikan, naik sebanyak 45.579 jiwa dalam kurun waktu 2 Tahun (Tahun 2010 sebanyak 1.692.432 jiwa dan pada Tahun 2013 menjadi 1.738.011 jiwa), tentunya hal ini dapat berakibat pada semakin beratnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
    Hasil Analisa Tim LM News, meningkatnya pertubuhan penduduk di Kabupaten Tasikmalaya disebabkan oleh tingginya tingkat Pernikahan, terutama pernikahan usia dini yang diperkirakan sekitar 20% , tentunya hal ini perlu pengawasan ketat dari Kementrian Agama sebagai Lembaga Pencatat Akta Nikah. Kabupaten Tasikmalaya dengan angka pertikahan 16 ribu per tahun masuk dalam kategori angka tertinggi kalau dibandingkan dengan Kabupaten lain. Apabila tidak ada usaha penekanan, maka pada tahun 2020 diprediksi diatas 2 juta jiwa.
    Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk, maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumberdaya manusia.
    Pengendalian pertumbuhan penduduk juga merupakan faktor penting dalam peningkatan keluarga kecil yang berkualitas. Demikian pula, aspek penataan administrasi kependudukan merupakan hal yang penting dalam mendukung perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. (Red)
    Categories:

    Program P3T Di Kabupaten Tasikmalaya

    Posted by Unknown 0 komentar
    Kab. Tasikmalaya, LM News
    Sertifikat prona adalah program pemerintah pusat yang segala biaya yang di butuhkan  sudah di anggarkan melalui melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Pertanahan Nasional  (BPN) Kabupaten Tasikmalaya mengaku dengan adanya program satifikasi Program Nasional (Prona) tahun 2014 ini di peruntukkan  kepada masyarakat tidak mampu secara gratis atau tidak di pungut biaya.
    D. Martanto Kabag TU Badan Pertanahan  Nasional (BPN) di wilayah  Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, kepada Lintas Metro” program ini merupakan program pemerintah yang dibiayai oleh negara  dengan sasaran ke masyarakat menengah ke bawah, tetapi kenyataannya ada pergeseran penerima manfaat.
    Masih Kata D. Martanto, “saya berharap  masyarakat akan merasakan dan dapat menerima, betapa pentingnya surat tanah yang disyahkan secara hukum, dalam bentuk sartifikat tanah tersebut, dengan program Prona dapat memberikan maanfaat buat masyarkat yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya,  yang benar-benar tidak di kenakan biaya seperti biasanya”. Jelasnya.
    Program Nasional melalui Badan Pertanahan Nasional wilayah Kabupaten Tasikmalaya mengadakan program P3T (Program Percepatan Pendapataran Tanah) sebanyak 3200 titik yang tersebar di 32 Desa dari 19 Kecamatan.
    “Kalaupun ada biaya yang di bebankan kepada masyarakat adalah kewenangan pemerintahan Desa yang bersangkutan, sebab sertifikasi Prona ini BPN berkoordinasi dengan pihak desa tersebut, yang selanjutnya di sampaikan kepada masyarakat yang dianggap berhak mendapatkannya”. Tambahnya.
    Dikatakan pula bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan sertifikat Prona harus sudah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tidak menjadi objek sengketa tanah, dan tanah hasil jual beli harus menyertakan surat induk dan kwetansi pembelian dan bagi tanah atau lahan yang nilai jual Objek panjak ( NJOP ) melebihi 60 juta di kenakan biaya selisih yang di tentukan menurut peraturan yang berlaku.

    D.martanto  meminta kepada masyarkat yang telah mendaftarkan, agar pro aktif dalam melengkapi persyaratan. Pungkasnya. (Red)
    Categories: , , ,

    15 Tahun dibangun, Jembatan Gantung Leuwi Budah Belum Ada Perbaikan

    Posted by Unknown 0 komentar
    Tasikmalaya, Lm News
    Jembatan gantung Leuwi Budah Kota Tasikmalaya yang, sudah 15  tahun sejak dibangun Tahun 1999 silam hingga saat ini belum pernah ada pemeliharaan ataupun perbaikan. Padahal jembatan tersebut merupakan akses strategis sebagai penghubung wilayah tengah  Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
    "Saat ini papan lintasan dalam kondisi memprihatinkan, pagar pengaman pinggir jembatan pun sudah jebol, sehingga dikhawatirkan mengancam keselamatan bagi masyarakat yang melintasi jembatan gantung tersebut. Jembatan itu sangat membutuhkan perbaikan, " ujar salah seorang warga sekitar yang namanya enggan disebutkan kepada LM News.
    Menurutnya dari mulai dibangun sampai saat ini jembatan tersebut belum ada perbaikan ataupun pemeliharaan dari pihak Pemerintah, kalau pun ada pemeliharaan, biayanya hanya dari retribusi jembatan.
    Warga berharap sebelum jembatan permanen jadi, Pemerintah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya melalui Dinas terkait agar dapat memperbaiki jembatan gantung tersebut. Karena kondisinya sudah tidak layak pakai lagi untuk dilintasi.

    "Kami mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih jauhnya lagi menelan korban jiwa, mengingat setiap harinya jembatan tersebut selalu dilintasi kurang lebih 2000 pengendara kendaraan roda dua per hari" pungkasnya. (Red)
    Categories: , , ,

    Pancasila Abadi

    Posted by Unknown 0 komentar

    Tasikmalaya, LM New
    Rizal Ahyar Jamili merupakan sosok yang tangguh dan penuh tanggung jawab, oleh sebab itu Rizal Ahyar Jamili terpilih sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya masa periode 2010 s/d 2015. Melalui muscab pada tahun 2010 lalu di hotel Dewi Asri Kabupaten Tasikmalaya yang dihadiri oleh ketua umum JABAR H.Tubagus Dasep dan jajaran Pengurus MPW Jawa barat.
    Masa kepemimpin dibawah kepengurusannya yang saat ini mencapai ribuan anggota sangat solid, mulai dari tingkat ranting di desa sampai jajaran kepengurusan Cabang  memiliki rasa social yang sangat tinggi.
    Disamping itu, Bung Rijal pun seorang ORATOR yang handal, segala bentuk bentuk permasalahan dapat disampaikan dengan factual, Mulai dari masalah yang sangat kursial, hingga akar permasalahan ditingkat masyarakat serta kebrokbrokan di tingkat birokrasi dikupas tuntas, sehingga materi – materi yang disampaikan dapat diterima secara logis.
    Untuk kegiatan social, Pemuda Pancasila bekerjasama dengan Pemerintah dan berbagai elemen, hal ini tentunya menjadi sebuah agenda rutin dalam kepedulian Pemuda Pancasila terhadal masyarakat.
    adapun kegiatan – kegiatan yang berbentuk social mulai dari pengobatan gratis, khitanan masal sampai dengan pelestarian alam melalui pogram penanaman 1000 pohon. Disamping itu, seluruh jajaran kepengurusan Pemuda Pancasila dan anggotanya selalu berpartisifasi aktif dalam mensukseskan  kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non pemerintah. (Red)
    Categories: ,

    PT. Wiriacakra Tidak Mampu Bayar Pesangon

    Posted by Unknown 1 komentar

    Tasikmalaya, Inti Jaya
    Dalam dunia kerja, kita lazim mendengar istilah  Pemutusan Hubungan Kerja atau yang sering disingkat dengan kata PHK. PHK sering kali menimbulkan keresahan khususnya bagi para pekerja. Bagaimana tidak?  Keputusan PHK ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja yang mengalaminya.
      Bagaimana aturan Pemutusan Hubungan Kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan?. Bagi pekerja yang di PHK,  alasan PHK berperan besar dalam menentukan apakah pekerja tersebut berhak atau tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak.  Peraturan mengenai uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak diatur dalam pasal 156, pasal 160 sampai pasal 169 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
     Salah seorang pemerhati  perburuhan ketenagakerjaan dirinya mengatakan kepada Inti Jaya, di Kabupaten Tasikmalaya masih ada beberapa buruh yang tidak mendapatkan haknya, dimana mereka telah menjalin hubungan kerja dengan perusahaan hingga puluhan tahun lamanya, namun bagi mereka tidak ada artinya sedikitpun. Pasalnya bagi mereka hanya bisa gigit jari saja setelah pihak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK) seperti halnya Perkebunan Kahuripan PT. Wiriacakra yang masih meninggalkan rasa tanggungjawab sebagai perusahaan  dalam pembayaran uang pesangon bagi buruh yang di PHK.
     Seseorang yang mendapat kuasa dari pihak yang di PHK menambahkan, dirinya sempat mendatangi Kantor Wiriacakra di Bandung guna meminta informasi atau kelanjutan hal tersebut, sementara pihak perusahaan memberikan  jawaban tertulis, yakni  melalui Surat Keterangan No 37/326/IX/2013 yang isinya menerangkan bahwa  penyelesaian Pasangon bagi mereka yang di PHK sebanyak 17 (tujuh belas) orang (exs  Pegawai Perkebunan Kahuripan) yang nama - namanya terlampir dan diajukan sejak bulan Pebruari 2012 sebanyak (3) orang, sejak bulan Mei 2012 sebanyak  (7) orang dan yang di ajukan sejak bulan oktober (7) orang. Dengan kesangupannya akan membayar pasangon bulan Pebruari 2014 secara bertahap. Ironisnya hingga sekarang belum ada realisasinya.
    Hal itu di perkuat  Karman salah seorang eks karyawan, dirinya mengakui sudah lebih 2 tahun belum mendapatkan keterangan yang jelas atau kesangupan dari pihak Perusahaan tersebut. Paparnya.
    Suparman  Kepala Seksi (Kasie)  Ketenagakerjaan Kabupaten Tasikmalaya, dirinya  membenarkan bahwa ada 17 orang karyawan yang sudah di PHK oleh perusahaan PT Wiriacakra Estate yang diperkirakan dari tahun 2012. (Dede Yuhana)
    Categories: , , , ,

    Warga Sindanggalih Demo Menolak Keberadaan BTS

    Posted by Unknown 0 komentar

    Kota Tasikmalaya, LM News
    Warga Masyarakat Sindanggalih, Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya melakukan aksi demo menolak keberadaan tower atau menara Base Transceiver Station (BTS) selular, demo di depan Kantor Badang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Tasikmalaya terkait pembangunan tower seluler yang dinilai masih belum mendapatkan periizinan.
    Dalam orasinya warga mempertanyakan legalitas pembangunan tower tersebut dan juga warga sangat tidak menginginkan tower itu dibangun di daerahnya. Pasalnya pembangunan tower terebut berdekatan dengan fasilitas umum yaitu SMKN 2 Tasikmalaya.
    “Kami tidak ingin diberi kompensasi apapun mengingat keberadaan tower yang sebelumnya dibangun sekitar 2004 setinggi 60 meter yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan apalagi berdekatan dengan fasilitas umum. Warga hanya menolak bangunan tower”. Tegas salah seorang warga.

    Kata dia, Dirinya takut kalau sampai adanya tower mengganggu dan berdampak serius pada lingkungan warga. Ujarnya. (red)
    Categories: , , , , ,

    Hasil Musrembang Untuk Target Pembangunan Tahun 2015

    Posted by Unknown 0 komentar
    H. Yosep (Kepala BAPPEDA) Kab. Tasikmalaya
    Kab. Tasikmalaya, LM News
    Maju mundurnya pembangunan disuatu daerah tak lepas dari Peranan Kepala Daerah beserta Jajarannya. Kepala Daerah dalam Memimpin daerahnya dituntut untuk memiliki sejumlah kemampuan. Di antaranya adalah kemampuan manajerial, skill kepemimpinan yang visoner dan mampu merespon tantangan jaman yang terjadi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
    Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengagendakan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dengan Visi : Maju Bersama dan Berkembang sehat dengan pelayanan prima dan Misi : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada pelanggan dengan pelayanan prima, Menurunkan kehilangan air dari 60,20% menjadi 52,04% diakhir tahun 2012, Meningkatkan efektivitas penagihan diatas 90%, Meningkatkan efisiensi biaya, Komputerisasi system pelaporan perusahaan secara online atau simpadu (Sistem Informasi Manajemen terpadu), Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan karyawan dan Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah (PAD).
    Keinginan kuat dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk membuat perencanaan pembangunan daerah mengacu pada Dasar Hukum Perencanaan Pembangunan : UU No. 25/2004 Tentang Perencanaan Pembangunan nasional. Perda Pemprop Jabar No. 6/2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat. Perbup No. 35/2013 Tentang Tata Cara Penyusunan, Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang akan disempurnakan melalui proses Raperda yang sedang dalam penggodogan ditargetkan waktu selesai pada Tahun 2014 ini.
    Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya adalah hasil dari kegiatan ; Musrebang Tingkat Dusun dan Desa, Musrenbang Tingkat kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten, Musrenbang Tingkat Propinsi dan Musrenbang Tingkat Nasional.
    Untuk menginflementasikan pembangunan daerah, Kabupaten Tasikmalaya berpegang pada Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu :  Merupakan salah satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan Nasional,  Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah, Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Prinsip ini bisa dilaksanakan setelah perda yang masih dalam prose Raperda disyahkan sebagai payung hukum prinsip pembangunan Daerah kabupaten Tasikmalaya.


    Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 terhadap Program Nasional dan Provinsi Jawa Barat.
     RPJM Nasional 2010-2014; Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Prioritas 2, Pendidikan; Prioritas 3, Kesehatan; Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan, Prioritas 5, Ketahanan Pangan; Prioritas 6, Infrastruktur; Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Prioritas 8 Energi; Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Prioritas 10 Daerah Tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Prioritas 13, Bidang Perekonomian; Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat.
    RPJMD Jawa Barat 2013-2018 : CG 1, Meningkatkan Akesibilitas dan Mutu Pendidikan (P2); CG 2, Meningkatkan Aksebilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan (P3); CG 3, Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku (P6, P8); CG 4, Meningkatkan Ekonomi Pertanian (P5, P13); CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (P7,P13); CG 6, meningkatkan Pengelolaan sumber daya alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan (P9); CG 7 : meningkatkan Pengelolaan seni, Budaya, dan Wisata serta Kepemudaan dan Olah Raga (P11); CG 8, Meningkatkan Ketahanan keluarga dan Kependudukan (P14); CG 9, Menanggulangi Kemiskinan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Keamanan (P10, P12,P14); CG10, Modernisasi Pemerintahan dan pembangunan Perdesaan (P1,P11).
    RPJMD Kab. Tasikmalaya, 2011-2015 : Penanggulangan kemiskinan berbasis perdesaan; pembangunan perdesaan/perkotaan serta pengembangan prasaranan dan sarana permukiman; Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan rintisan Wahar Dikdas 12 Tahun;  Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa; Peningkatan ketahanan pangan berbasis Perdesaan; pengendalian laju Pertumbuhan Penduduk; Peningkatanderajat kesehatan masyarakat; Peningkatan ketersediaan pelayananprasarana dan sarana untuk mendukung proses produksi Pertanian serta Mensinergitaskan Usaha Agribisnis dari Hulu sampai Hilir; Penanganan Aset Pemerintah kabupaten yang ada diwilayah Kota; Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan; Peningkatan Kualitas dan kapasitas Produksi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan; peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Penyelenggaraan Pembangunan; Peningkatan Kualitas lembaga Pendidikan Keagamaan dan Peningkatan Peran Lembaga Keagamaan dalam Kehidupan Sosial dan Perekonomian Masayarakat.
    Gambaran Isu Strategis Tahun 2015 : Penanggulangan kemiskinan Berbasis Perdesaan; Pembangunan infrastruktur wilayah serta penyediaan prasaranan dan sarana permukiman; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; Pelaksanaan reformasi Birokrasi; Wajad Dikdas 9 Tahun; pengendalian laju Pertumbuhan Penduduk; Pengembangan Industri Agribisnis Berbasis Pedesaan; Peningkatan ketahanan pangan; Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif; Pembangunan infrastruktur kawasan Pusat Pemerintahan; Penyelenggaraan penataan ruang dalam pembanguan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; Pengurangn resiko bencana alam.
    Tema RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 : Pemantapan Pembangunan  Perdesaan yang Berkualitas dan Akuntabel Melalui Gerbang Desa Menuju Kabupaten Tasikmalaya Yang Unggul dan Mandiri.
    Capaian Indikator Makro Tahun 2013 : Indeks Pembangunan Manusia, Tahun 2012 Target 72,74 Capaian 72,93, Tahun 2013 Target 72,92, Realisasi 73,12; Angka Harapan Hidup (th), Tahun 2012 Target 68,41 Capaian 68,30, Tahun 2013 Target 68,46, Realisasi 68,42; Rata-rata Lama Sekolah (th) Tahun 2012 Target 7,22 Capaian 7,24, Tahun 2013 Target 7,25 Realisasi 7,32; Angka Melek Huruf (%),Tahun 2012 Target 99,19 Capaian 99,22, Tahun 2013 Target 99,20, Realisasi 99,23; Daya Beli (Konsumsi/Kapita/Tahun) (Rp), Tahun 2012 Target 575,63 Capaian 638,558, Tahun 2013 Target 577,330, Realisasi 639,504; Indeks Pendidikan, Tahun 2012 Target 82,17 Capaian 82,25 Tahun 2013 Target 82,24 Realisasi 82,40; Indeks Kesehatan, Tahun 2012 Target 72,34 Capaian 72,16, Tahun 2013 Target 72,43, Realisasi 72,36; Indeks Daya Beli, Tahun 2012 Target 63,70 Capaian 64,37, Tahun 2013 Target 64,09, Realisasi 64,59;
    Jumlah Penduduk (Jiwa), Tahun 2012 Target 1.704.656 Capaian 1.716.178, Tahun 2013 Target 1.718.294, Realisasi 1.738.011;
    Laju Pertumbuhan Penduduk (%),Tahun 2012 Target 0,85 Capaian 1,4, Tahun 2013 Target 0,8, Realisasi 1.3;
    Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa), Tahun 2012 Target 306.838 Capaian 211.598, Tahun 2013 Target 292.110, Realisasi 201.200; Proporinya terhadap Jumlah Penduduk  Total, Tahun 2012 Target 18 Capaian 12,36 Tahun 2013 Target 17, Realisasi 11,6;
    PDRB (Berlaku) (Rp. Trilyun), Tahun 2012 Target 12,78 Capaian 13,93, Tahun 2013 Target 13,30, Realisasi 15,00;
    Laju Pertumbuhan Ekonomi (Konstan 2000), Tahun 2012 Target 4,5-5,5 Capaian 4,32, Tahun 2013 Target 4,5-5,5, Realisasi 4,17;
    PDRB Per Kapita (Berlaku (Rp), Tahun 2012 Target 7.499.761Capaian 8.211.479, Tahun 2013 Target 7.737.845, Realisasi 8.709.660,76;
    Jumlah Penduduk yang Bekerja (Jiwa), Tahun 2012 Target 77,505 Capaian 899.041**, Tahun 2013 Target 778.387, Realisasi 900.177*;
    Proporsi Jumlah penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Total (%),Tahun 2012 Target 45,20 Capaian 52,51**, Tahun 2013 Target 45,30, Realisasi 51,79;
    Pengangguran Terbuka, Tahun 2012 Target 6-7 Capaian 7, Tahun 2013 Target 6-7, Realisasi 6,46. (Red)
    Categories: , , , , ,

    Laskar Merah Putih Bersilaturahmi Dengan Warga

    Posted by Unknown 0 komentar
    Jajaran Pengurus LMP foto bersama warga usai melakukan silaturahmi

    KBB, LM News
    Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Picer Rifai bersilaturahmi dengan warga Kampung Lebak Cihideung Desa Jayagiri Lembang Kamis (1/5). Acara tersebut dihadiri seluruh jajaran LMP , Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Pemuda serta Anggota LMP.
    Dalam sambutannya Picer Rifai mengatakan, LMP harus bisa menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat dan menjadi mitra dengan TNI, Polri.
    Selain itu Picer Rifai juga mengatakan, LMP harus menjadi sosial kontrol sebagai perwakilan masyarakat dalam segala bentuk kebijakan pemerintah, karena menurutnya LMP sudah benyak melakukan kegiatan sosial, diantaranya membantu korban longsor di Muka Payung Cililin. Ujarnya. 
    Pieter Juandis, Sekretaris LMP mengatakan, seluruh anggota maupun masyarakat harus bisa memahami apa itu organisasi dan jangan mau diinterfensi sama organisasi lain.
    Dalam acara silaturahmi tersebut para pemuda warga Kampung Lebak Cihideung mengajukan permohonan pembentukan Kepengurusan Anak Cabang Lembang (MAC).  Acara diakhiri dengan penyerahan AD/ART oleh Ketua LMP KBB kepada Ketua MAC Lembang. (LMN_BY)
    Categories: , , , , ,

    widget 1

    Surat Kabar Umum Lintas Metro Online

    widget 2

    widget 3


    Blogger Tutorial

    widget 4

    Terimakasih Atas Kunjungan Anda

    Copyright © LINTAS METRO NEWS ONLINE. All rights reserved. Designed by BLog Bamz & Edited with @Opho_o